Kata demosi sering membuat karyawan cemas, dan wajar saja. Turun jabatan bisa berarti tanggung jawab berkurang, gaji berubah, dan rasa malu di depan rekan kerja. Di sisi lain, HR dan manajemen kadang memang perlu menurunkan jabatan seseorang, misalnya karena kinerja yang tidak tercapai atau restrukturisasi organisasi.
Artikel ini membahas demosi dari dua sisi: apa yang harus dilakukan perusahaan agar demosi adil dan sesuai aturan, dan apa yang bisa dilakukan karyawan yang mengalaminya. Kami juga menyertakan contoh surat demosi yang bisa Anda sesuaikan.
Talent Hunts Indonesia adalah anggota pendiri APRESI dan telah membantu lebih dari 300 klien di lebih dari 30 industri dalam rekrutmen, penempatan, dan pengelolaan karyawan.
Catatan: artikel ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum. Aturan ketenagakerjaan Indonesia berubah dengan berlakunya UU No. 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026, dan peraturan pelaksanaannya masih disusun. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan konsultan hukum atau dinas ketenagakerjaan setempat.
Demosi Adalah
Demosi adalah penurunan jabatan, pangkat, atau tingkat tanggung jawab karyawan ke posisi yang lebih rendah dari posisi sebelumnya. Demosi kebalikan dari promosi. Dalam banyak kasus, demosi juga diikuti perubahan gaji, tunjangan, atau fasilitas yang melekat pada jabatan.
Demosi bisa terjadi di dalam divisi yang sama, misalnya dari supervisor menjadi staf senior, atau disertai perpindahan ke divisi lain. Yang menjadi ciri utama demosi adalah turunnya level jabatan, bukan sekadar pindah tempat atau bagian.
Dalam konteks perusahaan swasta, demosi bisa berupa:
- Demosi karena alasan kinerja atau disiplin, sebagai konsekuensi dari hasil kerja atau pelanggaran.
- Demosi karena perubahan organisasi, ketika jabatan dihapus atau digabung.
- Demosi sukarela, ketika karyawan sendiri meminta posisi dengan tanggung jawab lebih ringan.
Alasan Demosi
1. Kinerja di bawah target
Ini alasan yang paling umum. Karyawan tidak mencapai target jabatannya dalam waktu yang cukup lama, meski sudah diberi umpan balik, pendampingan, dan kesempatan memperbaiki diri. Demosi dipilih agar karyawan tetap bekerja di posisi yang sesuai dengan kemampuannya saat ini.
2. Pelanggaran disiplin
Beberapa perusahaan mencantumkan penurunan jabatan sebagai salah satu sanksi dalam peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Biasanya sanksi ini bertahap. Pemberian SP akan mempengaruhi penilaian karyawan yang berdampak pada demosi, terutama jika pelanggarannya berulang atau berkaitan langsung dengan tanggung jawab jabatan, misalnya penyalahgunaan wewenang.
3. Restrukturisasi organisasi
Merger, efisiensi, atau perubahan struktur bisa menghapus atau menggabungkan jabatan. Karyawan yang jabatannya hilang mungkin ditawari posisi lain yang levelnya lebih rendah sebagai alternatif dari pemutusan hubungan kerja.
4. Permintaan karyawan sendiri
Tidak semua demosi bersifat sanksi. Karyawan bisa meminta posisi dengan tanggung jawab lebih ringan karena alasan kesehatan, keluarga, ingin kembali ke pekerjaan teknis, atau setelah merasa tidak cocok menjadi atasan. Demosi seperti ini sebaiknya tetap dicatat secara tertulis atas permintaan karyawan.
Dasar Hukum Demosi di Indonesia
Tidak ada pasal dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia yang secara khusus mengatur demosi. Artinya, demosi tidak dilarang, tetapi juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Dasar hukumnya berasal dari beberapa sumber berikut.
1. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB. Jabatan dan upah adalah bagian dari perjanjian kerja. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan hanya bisa diubah atas kesepakatan bersama. Karena itu, demosi paling aman dilakukan jika:
- diatur dalam PP atau PKB, termasuk alasan dan prosedurnya; atau
- disetujui karyawan secara tertulis, misalnya lewat addendum perjanjian kerja.
2. UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut analisis yang beredar, UU 27/2026 juga tidak mengatur demosi secara khusus, tetapi mengatur hal yang berkaitan, antara lain:
- Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diawali upaya pencegahan dan perundingan bipartit, dan hanya sah setelah ada putusan jika tidak tercapai kesepakatan.
- Pekerja dapat mengajukan PHK karena perbuatan pengusaha, dengan hak pesangon tertentu.
- Mutasi dilarang dipakai untuk menghalangi kegiatan serikat pekerja.
3. Aturan upah minimum. Jika demosi diikuti penurunan gaji, upah tetap tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Penurunan gaji juga sebaiknya sesuai struktur dan skala upah perusahaan untuk jabatan yang baru.
4. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jika karyawan tidak setuju dengan demosi, perselisihannya diselesaikan lewat bipartit, mediasi atau konsiliasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
PP No. 35 Tahun 2021 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026. Peraturan pelaksanaan UU 27/2026 dijadwalkan terbit paling lambat 28 Oktober 2027, jadi periksa aturan terbaru sebelum mengambil keputusan.
Pengadilan juga pernah membatalkan demosi yang tidak didukung bukti. Dalam Putusan PHI pada PN Samarinda No. 56/Pdt.Sus-PHI/2017, kepala gudang yang diturunkan menjadi staf administrasi dengan alasan efisiensi diperintahkan dikembalikan ke jabatannya (Hukumonline).
Prosedur Demosi yang Adil
Demosi yang dilakukan mendadak dan tanpa bukti berisiko digugat, merusak kepercayaan tim, dan membuat karyawan yang baik ikut mencari pekerjaan lain. Berikut langkah yang sebaiknya ditempuh HR.
- Pastikan dasar aturannya ada. Periksa apakah perjanjian kerja, PP, atau PKB mengatur demosi, termasuk alasan dan prosedurnya. Jika belum, siapkan pembaruan aturan atau gunakan jalur kesepakatan dengan karyawan.
- Kumpulkan bukti yang objektif. Untuk alasan kinerja, siapkan target yang tertulis, hasil penilaian kinerja beberapa periode, dan catatan umpan balik. Untuk alasan disiplin, siapkan bukti pelanggaran dan surat peringatan yang pernah diberikan.
- Beri kesempatan memperbaiki diri. Sebelum demosi karena kinerja, jalankan program perbaikan kinerja (performance improvement plan) dengan target dan jangka waktu yang jelas, misalnya tiga bulan, beserta pendampingan dari atasan.
- Bicarakan secara langsung. Sampaikan rencana demosi dalam pertemuan tatap muka, bukan lewat pesan atau pengumuman. Jelaskan alasan, buktinya, dan apa yang berubah. Dengarkan tanggapan karyawan.
- Pertimbangkan alternatif. Mutasi ke peran setara yang lebih sesuai, pelatihan tambahan, atau perpanjangan masa perbaikan bisa menjadi pilihan yang lebih baik bagi kedua pihak.
- Tuangkan dalam dokumen tertulis. Terbitkan surat keputusan demosi yang memuat alasan, jabatan baru, tanggal berlaku, perubahan upah dan fasilitas, serta masa evaluasi jika ada. Usahakan karyawan menandatangani persetujuan atau addendum perjanjian kerja.
- Dampingi setelah demosi. Tetapkan target yang realistis di jabatan baru, lakukan evaluasi berkala, dan jelaskan peluang untuk kembali naik jika kinerja membaik.
Jika karyawan tidak setuju, jangan memaksakan. Lakukan perundingan bipartit dan, bila perlu, libatkan mediator dari dinas ketenagakerjaan.
Hak Karyawan yang Didemosi
Jika Anda menghadapi demosi, berikut hak-hak yang bisa Anda gunakan:
- Hak mengetahui alasan dan buktinya. Anda berhak meminta penjelasan tertulis mengapa demosi dilakukan dan bukti yang mendasarinya.
- Hak menolak atau bernegosiasi. Karena jabatan dan upah adalah bagian dari perjanjian kerja, perubahan sebaiknya disepakati. Anda bisa mengajukan keberatan, meminta masa perbaikan, atau menegosiasikan syaratnya.
- Hak atas upah yang layak. Jika gaji ikut turun, upah Anda tetap tidak boleh di bawah upah minimum. Hak normatif seperti BPJS, THR, dan cuti tetap berlaku.
- Hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Demosi tidak boleh dilakukan karena alasan seperti keanggotaan serikat pekerja, kehamilan, agama, atau alasan lain yang dilarang undang-undang.
- Hak menempuh penyelesaian perselisihan. Jika tidak ada kesepakatan, Anda bisa menempuh bipartit, lalu mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan untuk mediasi, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Hak mengajukan PHK. Jika perubahan jabatan dianggap melanggar perjanjian kerja, pekerja dapat mengajukan PHK karena perbuatan pengusaha melalui lembaga penyelesaian perselisihan. Alasan dan besaran haknya perlu dicek pada UU 27/2026 dan peraturan pelaksanaannya.
Saran praktis: simpan semua dokumen, termasuk target, penilaian kinerja, surat peringatan, dan email terkait. Ajukan keberatan secara tertulis dan sopan. Jika ada serikat pekerja di perusahaan Anda, libatkan mereka sejak awal.
Contoh Surat Demosi
Berikut contoh surat keputusan demosi karena kinerja. Sesuaikan isi dalam tanda kurung siku dengan kondisi perusahaan Anda, dan pastikan isinya sesuai dengan PP atau PKB yang berlaku.
[KOP PERUSAHAAN]
SURAT KEPUTUSAN Nomor: [nomor surat]
Tentang Perubahan Jabatan Karyawan
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [nama pejabat] Jabatan : [jabatan, misalnya HR Director]
Menimbang: 1. Hasil penilaian kinerja Saudara/i pada periode [periode] yang berada di bawah target jabatan [jabatan lama]; 2. Program perbaikan kinerja yang telah dijalankan pada [tanggal mulai] sampai [tanggal selesai] belum mencapai target yang disepakati; 3. Ketentuan [pasal] Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama PT [nama perusahaan].
Memutuskan: Terhitung mulai tanggal [tanggal berlaku], Saudara/i: Nama : [nama karyawan] NIK : [nomor induk karyawan] Jabatan lama: [jabatan lama], [divisi] Jabatan baru: [jabatan baru], [divisi]
Ketentuan: 1. Upah pokok menjadi Rp[jumlah] per bulan, sesuai struktur dan skala upah untuk jabatan baru. 2. Tunjangan dan fasilitas mengikuti ketentuan jabatan baru. 3. Kinerja Saudara/i akan dievaluasi kembali pada [tanggal evaluasi]. Jika target tercapai, perusahaan dapat mempertimbangkan pengembalian ke jabatan setingkat sebelumnya. 4. Hak-hak lain sesuai perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku tetap diberikan.
Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
[Kota], [tanggal]
PT [nama perusahaan] Menyetujui,
[nama pejabat] [nama karyawan] [jabatan] Karyawan
Untuk demosi atas permintaan karyawan, ganti bagian Menimbang dengan surat permohonan dari karyawan, dan lampirkan surat tersebut. Untuk restrukturisasi, jelaskan perubahan struktur yang menyebabkan jabatan lama dihapus.
Demosi vs Mutasi vs PHK
Ketiganya sama-sama mengubah posisi karyawan, tetapi dampaknya sangat berbeda.
Aspek |
Demosi |
Mutasi |
PHK |
|---|---|---|---|
Arti |
Penurunan jabatan ke level lebih rendah |
Perpindahan ke posisi, divisi, atau lokasi lain pada level yang umumnya setara |
Berakhirnya hubungan kerja |
Level jabatan |
Turun |
Umumnya tetap |
Tidak lagi bekerja |
Gaji |
Bisa turun, tetapi tidak di bawah upah minimum |
Umumnya tetap, kadang ada penyesuaian tunjangan lokasi |
Berhenti, diganti hak akhir seperti pesangon jika memenuhi syarat |
Alasan umum |
Kinerja, disiplin, restrukturisasi, permintaan sendiri |
Kebutuhan organisasi, pengembangan karier, permintaan karyawan |
Efisiensi, pelanggaran berat, kontrak berakhir, dan alasan lain menurut undang-undang |
Dasar |
Perjanjian kerja, PP, PKB, atau kesepakatan |
Perjanjian kerja, PP, PKB, atau kesepakatan |
UU 27/2026 dan peraturan pelaksanaannya |
Jika tidak setuju |
Bipartit, mediasi, PHI |
Bipartit, mediasi, PHI |
Bipartit, lalu PHI; PHK hanya sah setelah ada putusan jika tidak tercapai kesepakatan |
Kesimpulan
Demosi adalah penurunan jabatan karyawan yang bisa terjadi karena kinerja, disiplin, restrukturisasi, atau permintaan sendiri. Tidak ada aturan yang secara khusus mengatur demosi, sehingga dasar terkuatnya adalah perjanjian kerja, PP, PKB, dan kesepakatan dengan karyawan. Demosi yang adil membutuhkan bukti, kesempatan memperbaiki diri, komunikasi langsung, dan dokumen tertulis.
Banyak demosi berawal dari penempatan orang di jabatan yang belum sesuai dengan kemampuannya. Talent Hunts Indonesia membantu perusahaan merekrut dan menilai kandidat yang tepat untuk setiap level jabatan, sehingga keputusan seperti ini lebih jarang diperlukan. Hubungi tim kami untuk berdiskusi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ringkasan: Rumah Hukum; naskah resmi di JDIH BPK.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
- Hukumonline. Penurunan Jabatan Karyawan karena Target Tidak Tercapai (27 Februari 2023).
- Hukumonline. Jika Jabatan Turun Level, Tak Sesuai Perjanjian Kerja (13 Februari 2020; sebelum berlakunya UU 27/2026).