Begitu jumlah karyawan mencapai 10 orang, perusahaan wajib punya peraturan perusahaan yang disahkan pemerintah. Banyak pemilik usaha baru menyadarinya saat diperiksa pengawas ketenagakerjaan, atau saat ada sengketa dengan karyawan dan ternyata aturan yang dipakai tidak pernah disahkan.
Artikel ini membahas apa itu peraturan perusahaan, siapa yang wajib membuatnya, isi wajibnya, contoh dan template yang bisa disalin, cara mengesahkannya, serta contoh tata tertib kerja singkat. Semua sudah disesuaikan dengan UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Talent Hunts Indonesia adalah anggota pendiri APRESI dan telah membantu lebih dari 300 perusahaan di lebih dari 30 industri, termasuk perusahaan asing yang baru membangun tim di Indonesia.
Catatan: artikel dan template ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum. Peraturan pelaksana UU 27/2026 masih disusun. Minta konsultan hukum atau praktisi HR untuk meninjau peraturan perusahaan Anda sebelum diajukan.
Apa Itu Peraturan Perusahaan?
Peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha dan memuat syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 27 Tahun 2026.
Peraturan perusahaan berlaku untuk semua karyawan di perusahaan itu. Isinya menjadi acuan untuk hal-hal seperti jam kerja, cuti, upah, disiplin, dan sanksi. Di beberapa perusahaan, dokumen ini juga disebut buku peraturan perusahaan.
Peraturan perusahaan vs PKB vs perjanjian kerja
Aspek |
Peraturan perusahaan (PP) |
Perjanjian kerja bersama (PKB) |
Perjanjian kerja |
|---|---|---|---|
Dibuat oleh |
Pengusaha, dengan masukan wakil pekerja |
Pengusaha dan serikat pekerja lewat perundingan |
Pengusaha dan satu pekerja |
Berlaku untuk |
Semua pekerja di perusahaan |
Semua pekerja di perusahaan |
Satu pekerja |
Isi |
Syarat kerja, tata tertib, hak dan kewajiban |
Sama, tetapi hasil kesepakatan |
Jabatan, upah, jenis kontrak, dan syarat individu |
Pengesahan |
Disahkan pemerintah |
Didaftarkan ke pemerintah |
Tidak perlu disahkan |
Masa berlaku |
Paling lama 2 tahun, lalu diperbarui |
Sesuai ketentuan PKB |
Sesuai jenis kontrak (PKWT atau PKWTT) |
Urutannya penting: perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan atau PKB (Pasal 77 ayat 2). Jika perusahaan sudah punya PKB, perusahaan tidak perlu membuat peraturan perusahaan. Untuk kontrak kerja waktu tertentu, baca juga artikel kami tentang PKWT.
Siapa yang Wajib Membuat Peraturan Perusahaan?
Menurut Pasal 175 UU No. 27 Tahun 2026:
- Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang pekerja wajib membuat peraturan perusahaan.
- Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki PKB.
Pasal ini menyebut pekerja secara umum dan tidak membedakan karyawan tetap (PKWTT) dan kontrak (PKWT), jadi sebaiknya hitung keduanya. Perusahaan dengan kurang dari 10 pekerja tidak wajib, tetapi tetap disarankan punya aturan tertulis agar hak dan kewajiban jelas sejak awal.
Sanksinya: pengusaha yang wajib tetapi tidak membuat peraturan perusahaan dapat dikenai teguran tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha (Pasal 176). Sanksi yang sama berlaku jika peraturan perusahaan yang sudah habis masa berlakunya tidak diperbarui (Pasal 180), atau jika isinya tidak disosialisasikan kepada pekerja (Pasal 184).
Isi Wajib Peraturan Perusahaan
Pasal 179 ayat (1) UU 27/2026 menetapkan lima isi minimum. Gunakan daftar ini untuk memeriksa draf Anda:
- Hak dan kewajiban pengusaha
- Hak dan kewajiban pekerja
- Syarat kerja, misalnya jam kerja, istirahat, lembur, cuti, upah, dan jaminan sosial
- Tata tertib perusahaan, termasuk disiplin dan sanksi
- Jangka waktu berlakunya, paling lama 2 tahun
Selain lima isi tersebut, perhatikan juga:
- Isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 179 ayat 2), misalnya tidak boleh mengatur cuti, upah, atau pesangon di bawah ketentuan undang-undang.
- Struktur dan skala upah dilampirkan dalam peraturan perusahaan (Pasal 146 ayat 3).
- Draf sudah dimintakan pendapat dan masukan dari wakil pekerja atau pengurus serikat pekerja (Pasal 178).
- Ada rencana untuk menyosialisasikan isi dan membagikan salinannya kepada pekerja, dalam bentuk cetak atau elektronik (Pasal 183).
Contoh Peraturan Perusahaan (Template)
Berikut kerangka peraturan perusahaan yang bisa Anda salin dan sesuaikan. Isi dalam tanda kurung siku harus diganti. Angka yang diberi tanda bintang (*) adalah contoh; pastikan angka tersebut sama dengan atau lebih baik dari ketentuan undang-undang yang berlaku.
PERATURAN PERUSAHAAN PT [NAMA PERUSAHAAN] Periode [tanggal mulai] sampai [tanggal berakhir]
BAB I – KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian (pengusaha, pekerja, atasan, hari kerja, upah, dan istilah lain) Pasal 2 Maksud dan tujuan peraturan perusahaan Pasal 3 Ruang lingkup dan pihak yang terikat
BAB II – HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Hak dan kewajiban pengusaha Pasal 5 Hak dan kewajiban pekerja
BAB III – HUBUNGAN KERJA Pasal 6 Penerimaan pekerja dan masa percobaan (masa percobaan hanya untuk PKWTT) Pasal 7 Jenis perjanjian kerja (PKWT dan PKWTT) Pasal 8 Penempatan, mutasi, promosi, dan demosi
BAB IV – WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT Pasal 9 Hari dan jam kerja: [8 jam x 5 hari / 7 jam x 6 hari]* Pasal 10 Waktu istirahat Pasal 11 Kerja lembur dan upah lembur Pasal 12 Kerja shift (jika ada)
BAB V – CUTI DAN IZIN Pasal 13 Cuti tahunan: [12]* hari kerja setelah [12]* bulan bekerja Pasal 14 Cuti bersama pemerintah (tidak mengurangi cuti tahunan) Pasal 15 Cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti keguguran Pasal 16 Izin dengan upah (menikah, keluarga meninggal, ibadah, dll.) Pasal 17 Izin tanpa upah
BAB VI – PENGUPAHAN Pasal 18 Komponen upah (upah pokok dan tunjangan tetap) Pasal 19 Waktu dan cara pembayaran upah Pasal 20 Struktur dan skala upah (terlampir) Pasal 21 Tunjangan Hari Raya (THR) Pasal 22 Peninjauan upah
BAB VII – JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN Pasal 23 BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pasal 24 Fasilitas dan kesejahteraan lain (jika ada)
BAB VIII – KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Pasal 25 Kewajiban K3 pengusaha dan pekerja Pasal 26 Alat pelindung diri dan pelaporan kecelakaan kerja
BAB IX – PELATIHAN DAN PENILAIAN KINERJA Pasal 27 Pelatihan dan pengembangan Pasal 28 Penilaian kinerja
BAB X – TATA TERTIB DAN SANKSI Pasal 29 Tata tertib kerja Pasal 30 Jenis pelanggaran Pasal 31 Surat peringatan I, II, dan III dan masa berlakunya Pasal 32 Pelanggaran yang dapat berujung pemutusan hubungan kerja
BAB XI – PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PERSELISIHAN Pasal 33 Prosedur keluh kesah Pasal 34 Penyelesaian perselisihan (bipartit, mediasi, PHI)
BAB XII – BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA Pasal 35 Pengunduran diri Pasal 36 Pemutusan hubungan kerja dan prosedurnya Pasal 37 Pensiun Pasal 38 Hak-hak saat hubungan kerja berakhir
BAB XIII – PENUTUP Pasal 39 Masa berlaku: [2]* tahun sejak disahkan Pasal 40 Perubahan peraturan perusahaan Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur
Ditetapkan di [kota], tanggal [tanggal] PT [NAMA PERUSAHAAN]
[Nama] [Jabatan]
Lampiran: Struktur dan skala upah
Tambahan pasal per industri
Setiap industri punya kebutuhan yang berbeda. Tambahkan pasal yang relevan ke dalam template di atas.
Industri |
Pasal yang biasanya perlu ditambahkan |
|---|---|
Manufaktur dan pabrik |
Sistem shift dan rotasi, K3 dan alat pelindung diri, larangan merokok di area produksi, target produksi, prosedur keadaan darurat |
Ritel dan F&B |
Jadwal shift termasuk akhir pekan dan hari libur, seragam dan penampilan, penanganan uang kas dan selisih kas, kebersihan dan keamanan pangan, service charge (untuk F&B) |
Hotel dan pariwisata |
Pembagian service charge, jam kerja saat musim ramai, fasilitas makan dan mes, standar layanan tamu |
Teknologi dan kantor |
Kerja jarak jauh atau hibrida, kerahasiaan data, kepemilikan hak kekayaan intelektual, penggunaan perangkat dan sistem perusahaan, larangan bekerja untuk pesaing |
Logistik dan distribusi |
Jam mengemudi dan istirahat pengemudi, tanggung jawab atas barang dan kendaraan, perjalanan dinas dan uang saku |
Untuk pasal yang bersentuhan dengan kerahasiaan dan kekayaan intelektual, pastikan juga diatur dalam perjanjian kerja masing-masing karyawan.
Susun draf sesuai industri Anda
Pilih industri, jumlah pekerja, status PKB, dan wilayah operasional perusahaan Anda. Alat di bawah ini menunjukkan apakah perusahaan Anda wajib membuat peraturan perusahaan dan ke mana harus mengajukan pengesahan. Alat ini juga menyusun draf lengkap dengan pasal khusus industri yang bisa disalin atau diunduh.
Memuat alat...
Industri yang tersedia: manufaktur dan pabrik, ritel, restoran dan F&B, hotel dan pariwisata, teknologi dan perkantoran, logistik dan distribusi, konstruksi dan proyek, serta klinik dan layanan kesehatan.
Cara Menyusun dan Mengesahkan Peraturan Perusahaan
Prosedur rinci menurut UU 27/2026 akan diatur dalam peraturan menteri yang baru (Pasal 185). Sampai aturan itu terbit, tata cara dalam Permenaker No. 28 Tahun 2014 masih dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Langkah-langkahnya:
- Susun draf. Gunakan template di atas, sesuaikan dengan kebijakan perusahaan, dan lampirkan struktur dan skala upah. Pastikan tidak ada ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang.
- Minta masukan wakil pekerja. Serahkan draf kepada pengurus serikat pekerja. Jika belum ada serikat, pekerja memilih wakilnya secara demokratis. Menurut Permenaker 28/2014, masukan disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak draf diterima. Simpan bukti bahwa masukan sudah diminta, misalnya berita acara atau tanda terima.
- Finalisasi dan tanda tangani. Pertimbangkan masukan yang diterima, lalu pimpinan perusahaan menandatangani naskah akhir.
-
Ajukan pengesahan ke instansi yang berwenang. Menurut Permenaker 28/2014, pengajuan disampaikan kepada:
- dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota, jika perusahaan hanya beroperasi di satu kabupaten/kota;
- dinas ketenagakerjaan provinsi, jika beroperasi di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- Kementerian Ketenagakerjaan (Direktorat Jenderal terkait), jika beroperasi di lebih dari satu provinsi.
- Dokumen utamanya adalah naskah peraturan perusahaan yang sudah ditandatangani dan bukti bahwa masukan wakil pekerja sudah diminta. Tanyakan ke dinas setempat apakah pengajuan dilakukan secara daring atau langsung, dan dokumen tambahan apa yang diminta.
- Perbaiki jika diminta. Jika dokumen belum lengkap, instansi memberi tahu secara tertulis. Menurut Permenaker 28/2014, perbaikan diserahkan kembali paling lama 14 hari kerja.
- Terima surat keputusan pengesahan. Menurut Pasal 181 UU 27/2026, pengesahan diberikan paling lama 30 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. Jika lewat dari 30 hari kerja dan isinya sudah memenuhi syarat, peraturan perusahaan dianggap telah disahkan.
- Sosialisasikan dan bagikan. Jelaskan isinya kepada seluruh pekerja dan bagikan salinannya dalam bentuk cetak atau elektronik (Pasal 183).
Masa berlaku dan perubahan
- Masa berlaku paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis (Pasal 179 ayat 3).
- Menurut Permenaker 28/2014, pembaruan diajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- Perubahan sebelum masa berlaku habis harus disepakati pengusaha dan wakil pekerja, lalu disahkan kembali (Pasal 182).
- Jika serikat pekerja meminta perundingan PKB selama peraturan perusahaan masih berlaku, pengusaha wajib melayaninya (Pasal 179 ayat 4).
Contoh Tata Tertib Kerja Singkat
Tata tertib adalah bagian dari peraturan perusahaan (Bab X pada template). Berikut contoh singkat yang bisa disesuaikan.
TATA TERTIB KERJA
Setiap pekerja wajib: 1. Hadir dan pulang sesuai jadwal kerja serta mencatat kehadiran melalui sistem absensi yang ditetapkan perusahaan. 2. Memberi tahu atasan paling lambat [1 jam] sebelum jam kerja jika berhalangan hadir, dan menyerahkan surat dokter jika sakit lebih dari [1] hari. 3. Mengikuti petunjuk atasan dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Menjaga kerahasiaan informasi dan data perusahaan, pelanggan, serta rekan kerja. 5. Menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi aturan K3. 6. Menjaga sopan santun dan saling menghormati di tempat kerja. 7. Merawat peralatan dan fasilitas perusahaan.
Setiap pekerja dilarang: 1. Datang terlambat atau meninggalkan tempat kerja tanpa izin. 2. Membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkoba dan minuman keras di lingkungan kerja. 3. Melakukan pelecehan, kekerasan, atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. 4. Menyalahgunakan wewenang, menerima suap, atau melakukan kecurangan. 5. Menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. 6. Membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain.
Pelanggaran terhadap tata tertib ini dikenai sanksi sesuai Bab X Peraturan Perusahaan, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk pelanggaran berulang, UU 27/2026 memungkinkan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut (Pasal 231 huruf k). Atur masa berlaku setiap surat peringatan dengan jelas di peraturan perusahaan Anda.
Kesimpulan
Perusahaan dengan 10 pekerja atau lebih wajib memiliki peraturan perusahaan yang memuat lima isi minimum, disahkan pemerintah, berlaku paling lama 2 tahun, dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Template di atas bisa menjadi titik awal, tetapi tinjau kembali isinya bersama konsultan hukum, terutama selama peraturan pelaksana UU 27/2026 masih disusun.
Perusahaan asing yang baru masuk ke Indonesia dan belum punya entitas atau tim HR sendiri bisa mempekerjakan karyawan lewat layanan Employer of Record (EoR) dan payroll Talent Hunts Indonesia. Dengan EoR, kami menjadi pemberi kerja resmi bagi karyawan Anda dan menangani kontrak, penggajian, BPJS, serta kepatuhan ketenagakerjaan. Hubungi tim kami untuk berdiskusi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 24, Pasal 77, Pasal 146, Pasal 175–185, dan Pasal 231. Teks di Regulasi Kerja (hasil OCR) dan salinan resmi di JDIH BPK.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Pasal.id dan JDIH Kemnaker.